Elpiji Bersubsidi. Aturan Baru Pembelian Elpiji "Melon" Masih Butuh Sosialisasi

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan mulai  Januari 2024  hanya pembeli yang terdaftar atau menunjukkan kartu tanda penduduk yang bisa membeli gas elpiji 3 kilogram. Di sisi lain, sosialisasi masih perlu dilakukan agar program yang bertujuan supaya elpiji bersubsidi tersalur secara tepat sasaran itu berjalan optimal.  

Pendataan konsumen elpiji 3 kg telah dilakukan sejak 1 Maret 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023 sehingga nantinya hanya yang terdata atau menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang dilayani. Menurut data Kementerian ESDM per November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna elpiji 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/pangkalan resmi. 

Ketua Bidang Elpiji Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Heddy S. Hedian dihubungi di Jakarta, Selasa (26/12/2023), mengatakan, uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan menunjukkan KTP telah dilakukan sejak Oktober 2023. Diakuinya masih ada sebagian kecil masyarakat yang enggan melakukannya (membeli dengan menunjukkan KTP). Namun, edukasi dan pemahaman akan terus diberikan. 

"Ada sedikit keengganan masyarakat menunjukkan KTP karena khwatir, mengingat KTP adalah identitas bersifat privasi, (dikaitkan) dengan kondisi tahun politik saat ini. Namun konsumen tetap diberikan edukasi dan sosialisasi atas progam ini agar memahami bahwa barang bersubsidi (harus) tepat sasaran," ujar Heddy.

Sosialisasi akan terus diberikan hingga sepenuhnya diterapkan mulai Januari 2024. Menurut Heddy, sosialisasi tersebut akan dibantu berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaannya optimal. 

Menurut ESDM, Arifin Tasrif, Jumat (22/12/2023) menuturkan, penerapan kebijakan tersebut disertai dengan sistem pendataan konsumen. Dengan demikian ini, diharapkan celah-celah yang  membuat penyaluran elpiji "melon" dapat ditutup sehingga diharapkan  hanya warga yang berhak yang dapat membeli elpiji bersubsidi itu.

"Paling tidak, dengan KTP itu datanya sudah jelas yang ditunjukkan. Kemudian, sistemnya semua disentralisasi dengan IT (teknologi dan informasi ) dengan baik, (serta) bisa dicek lagi validitas KTP-nya. Dengan demikian, kita bisa memenuhi pendisribusian elpiji (subsidi) ke tangan yang tepat," kata Arifin.   

Distribusi elpiji 3 kg diharapkan lebih tepat sasaran, terutama di kota-kota besar dengan populasi lebih  besar. Kewajiban terdata atau menunjukkan KTP akan memastikan bahwa konsumen merupakan warga yang berhak membeli elpiji bersubsidi serta bakal dicocokkan dengan data kesejahteraan sosial pemerintah. Apabila calon pembeli tak memiliki KTP, justru dipertanyakan keabsahan kewarganegaraannya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM "Tutuka Ariadji mengimbau masyarakat pengguna elpiji 3 kg yang belum terdata untuk segera mendaftar dengan menujukkan KTP dan kartu Keluarga (KK) di penyalur atau pangkalan resmi. Pemerintah dan Pertamina menjamin data konsumen elpiji 3 kg yang terdaftar dan terdata di merchant app Pertamina  akan terlindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi.

Lepas ketergantungan

Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti, mengatakan ketergantungan pada elpiji, terutama 3 kg atau bersubsidi, menjadi pelajaran. Selain butuh keseriusan agar penyalurannya tepat sasaran, juga perlu dipikirkan agar ketergantungan tidak terus berlanjut. 

Menurut dia, setiap kebijakan energi jangan bersifat parsial, tetapi menyeluruh. "Pada eplipi 3 kg ini kita dimanjakan dengan sistem yang ada sehingga orang terbiasa dengan hal-hal yang cenderung tak menghargai kelangkaan sumber daya. Lama-kelamaan penggunanya akan terus meningkat seiring naiknya perekonomian. Permintaan akan lebih tinggi," kata Yayan.

Dengan kekayaan gas bumi Indonesia semestinya bisa lebih masif  mengembangkan jaringan gas perkotaan untuk menekan ketergantungan impor elpiji. Menurut Yayan, infrastruktur energi termasuk pipanisai gas, perlu terus dipacu dengan perencanaan matang. Apalagi, belakangan ada temuan sumber gas raksasa di beberapa lokasi di Indonesia.

Menurut data PT Pertamina Patra Niaga, yang disampaikan dalam rapat  dengar pendapat di Komisi VII DPR, Jakarta, November 2023, prognosis kebutuhan elpiji 3 kg hingga akhir 2023 yakni 8,19 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dari kuota APBN 2023 yang 8 juta ton sehingga diusulkan penambahan kuota. Adapun realisasi penyaluran elpiji 3 kg per Oktober 2023 yakni 6,7 juta ton. (DIT)